Selamat Datang

Pencarian:
Sosialisasi Pengendalian Penduduk di Bungo
Diposting Oleh Kependudukan BKKBN Prov. Jambi | Berita Kependudukan | Kamis, 25 Februari 2016 - 15:25:28 WIB

Muara Bungo (25/2), bertempat di ruang pertemuan Badan Pemdes, PP, PA dan KB Kabupaten Bungo melaksanakan forum sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan strategi pengendalian penduduk tingkat kabupaten Bungo. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya percepatan program pengendalian kuantitas penduduk di Bungo. Diproyeksikan jumlah penduduk Bungo pada tahun 2020 berjumlah 382,311 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2,29 persen selama rentang 2010-2020. Dari komposisi dan struktur umur penduduk didominasi pada kelompok umur penduduk produktif (15-64 tahun) sekitar 66,1 persen; 30,5 persen merupakan penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) dan ada sekitar 3,4 persen penduduk tua. Dari data proyeksi penduduk Kabupaten/kota tahun 2010-2020 (BPS) dapat diketahui bahwa dalam 100 penduduk produktif akan menanggung 50-51 orang penduduk non produktif (penduduk muda dan lansia) pada tahun 2020.

Data Susenas 2014, diketahui bahwa persentase PUS yang ber-KB sebesar 63,8 persen dan yang tidak menggunakan kontrasepsi lagi sebesar 24,43 persen. Kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntik (63,91 persen) dan diikuti oleh pil KB (29,8 persen). Tren angka kelahiran total di Bungo menunjukkan penurunan selama 2010-2013, yaitu 2,92 anak per wanita menjadi 2,68 anak per wanita selama masa reproduksinya.  Namun tidak seperti TFR yang cenderung turun, angka fertilitas remaja di Bungo masih cukup tinggi yaitu 60/1000 perempuan usia 15-19 tahun, artinya ada 60 kelahiran dalam setiap 1000 perempuan usia 15-19 tahun di Bungo pada tahun 2010 (Susenas, 2010).

Pertemuan ini sebagai wadah untuk mendorong percepatan penyusunan Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Bungo Tahun 2010-2020 yang sempat tertunda. Dokumen ini merupakan acuan dan pedoman dalam pembangunan sampai dengan tahun 2020. Diharapkan nantinya, acuan ini juga menjadi pedoman bagi lintas sektor dalam melakukan perencanaan pembangunan ke depannya, selain itu GDPK Kabupaten Bungo yang berbasis kependudukan idealnya dapat terintegrasi ke dalam RPJM Kabupaten.

Dalam materinya, Ketua IPADI Jambi (DR. Pantun Bukit) menjelaskan bahwa integrasi parameter kependudukan ke dalam RPJM Kabupaten hendaknya menjadi titik tolak dalam melaksanakan tugas dan fungsi institusi BKKBN sebagai mengarusutamakan pembangunan yang berwawasan kependudukan sehingga dapat mewujudkan misi penduduk tumbuh seimbang dan mewujudkan keluarga berkualitas. Beberapa parameter kependudukan yang dapat diinsert ke dalam RPJM adalah jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, angka ketergantungan, seks rasio, AKI, AKB, angka harapan hidup. (Ris).




Drs. Endang Agus Sapri, MM
Kepala Perwakilan
BKKBN Provinsi Jambi
"Dua Anak Cukup
Bahagia sejahtera"
Drs. H. Edward, MM
Kepala Bidang
Pengendalian Penduduk
BKKBN Prov. Jambi

Photo Gallery

Pengumuman BKKBN

Produk Hukum

Indeks Berita

/ /

Video Kegiatan